Ramallah (ANTARA/Xinhua-0ANA) - Para pemimpin Palestina mengumumkan pada Sabtu bahwa mereka memutuskan untuk mengintensifkan gerakan-gerakan di dalam dan luar negeri dalam beberapa hari mendatang untuk mendukung upaya Palestina di Dewan Keamanan PBB.

Dewan Keamanan PBB akan membahas keanggotaan penuh negara Palestina dengan batas wilayah tahun 1967, yang diajukan Palestina selama sidang Majelis Umum ke-66 PBB.
Seorang pejabat senior Palestina, yang berbicara dengan syarat tak disebutkan namanya, mengatakan kepada Xinhua bahwa Presiden Palestina Mahmud Abbas sudah memulai langkah-langkah ini.

Dia menambahkan bahwa Abbas akan memulai kunjungan internasional pekan ini untuk mendapatkan dukungan besar atas permohonan tersebut.

Pada Jumat malam, Abbas bertemu dengan para diplomat Arab dan berbagai diplomat asing di kantornya di kota Tepi Barat Ramallah, ibu kota politik Otoritas Nasional Palestina (PNA), kata pejabat itu.

Dia mengatakan bahwa Abbas membahas dengan mereka langkah-langkah mendatang untuk mendapatkan dukungan yang cukup untuk melewatkan permohonan itu.

Permohonan untuk mendapatkan status kenegaraan itu telah disampaikan kepada PBB pekan lalu, dan diperdebatkan oleh Dewan Keamanan, kemudian diajukan ke satu komite keanggotaan untuk mempersiapkan pemungutan suara.

Orang-orang Palestina percaya pada saat ini mereka memiliki delapan dari 15 anggota Dewan Keamanan yang akan menyetujui permohonan tersebut.

Namun, Palestina akan membutuhkan setidaknya sembilan suara di dewan, untuk menghadapi Washington yang akan memveto permohonan itu guna mencegah pemungutan suara di Majelis Umum.

Sumber-sumber yang layak dipercaya juga mengatakan bahwa Abbas akan terbang ke Eropa pekan ini, dan akan berpidato di markas Uni Eropa di Strasbourg.

Kemudian dia akan melakukan perjalanan ke Amerika Latin untuk mengunjungi di Honduras, Kolumbia dan Portugal.

Reyad Mansour, perwakilan diplomatik Palestina di PBB, mengatakan kepada Radio Palestina "Voice of Palestina" bahwa ia mengharapkan komite keanggotaan di Dewan Keamanan akan segera berakhir memeriksa permohonan itu "kecuali jika permohonan mengacu kepada peraturan hukum PBB lainnya untuk membentuk lebih banyak perdebatan."


Pada Jumat, Abbas juga memimpin pertemuan komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk membahas pernyataan Kuartet Internasional untuk perdamaian di Timur Tengah, yang menyerukan Israel dan Palestina untuk melanjutkan perundingan perdamaian langsung segera tanpa syarat.

Sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa komite eksekutif PLO memutuskan untuk memulai kembali perundingan perdamaian langsung dengan Israel hanya dengan dihentikannya secara penuh pembangunan permukiman Yahudi dan pengakuan terhadap negara Palestina dengan wilayah perbatasan tahun 1967.

"Ini tanggapan resmi terakhir yang akan disampaikan kepada Komite Kuartet," kata sumber itu.

"Kami tidak akan mengadakan pembicaraan apabila kurang dari standar normal."


Sementara itu, Abbas pada Jumat juga mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Palestina yang dekat dengan gerakan Islam Hamas di Tepi Barat, dan membahas dengan mereka mengenai upaya mendorong maju perjanjian rekonsiliasi Palestina.

Namun, Sami Abu Zuhri, juru bicara Hamas di Gaza mengatakan kepada Xinhua pada Sabtu, bahwa Abbas mengadakan pertemuan tanpa berkoordinasi dengan pemimpin Hamas.

Dia juga menambahkan bahwa "tidak ada pertemuan resmi diadakan antara Hamas dan Abbas selama beberapa hari terakhir ini."


Perdana menteri pemerintah de facto Hamas yang digulingkan di Gaza, Ismail Haneya, mengatakan pada Jumat bahwa gerakannya tidak menentang negara Palestina, tapi menentang membuat konsesi pada hak sah rakyat Palestina, terutama hak untuk kembali bagi para pengungsi Palestina.